Para Pembicara dari Komisioner KPU Surabaya dalam kegiatan bimbingan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Pilgub Jawa Timur 2018 pada hari Jumat (5/1/2018) di Graha Swara Surabaya

Para Pembicara dari Komisioner KPU Surabaya dalam kegiatan bimbingan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Pilgub Jawa Timur 2018 pada hari Jumat (5/1/2018) di Graha Swara Surabaya

Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2018 untuk kota Surabaya segera bergegas dalam mempersiapkan pesta demokrasi ini. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Surabaya membuat sosialisasi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat Pilgub Jawa Timur 2018 di Graha Swara Surabaya pada hari Jumat (5/1/2018).

Miftahul Gufron selaku Komisioner KPU kota Surabaya Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik mengatakan bahwa tujuaan dari pertemuan kali ini membahas cara penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam Pilgub tahun ini dengan baik. “Di samping itu, adanya laporan pertanggungjawaban ini maka dapat menentukan kesuksesan Pilgub Jawa Timur 2018 mulai dari menyangkut pengelolaan keuangan dari PPK hingga KPPS. Penyelenggaran Pilgub sukses maka pengelolaan keuangannya harus sukses. Sesudah Pilgub selesai, anggaran ini akan dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,”kata Gufron pada acara tersebut.

Mengenai tahapan logistik, Gufron bilang, PPK sampai KPU kabupaten kota memiliki ketepatan waktu dan harus cermat. “Persiapan perlengkapan TPS Logistik dimulai sekitar bulan April 2018. Dalam tahapan bulan tersebut, terdapat proses pemutahiran data, stiker, Form KWK, pencocokan data pemilih, dan name tag( keplek) pada  tanggal 20 Januari 2018 oleh petugas PPDB di setiap kecamatan, dan setelah pencocokan dan penelitian data, stiker itu akan ditempel. Dan name tag akan diberikan kepada petugas PPDB”imbuhnya

“Saya berharap seluruh dokumen dapat dipersiapkan dengan cermat mulai dari perlengkapan yang didistribusikan dari PPK di tingkat kecamatan, pengelolaan data di Kelurahan dan KPU Kota Surabaya harus tepat waktu, dan proses pengesetan, pensortiran dan lain sebagainya dilakukan dengan baik sehngga tidak ada kelebihan atau kekurangan, atau ketinggalan dari tingkat kelurahan sampai di tingkat KPU kota Surabaya,”imbuh Gufron.

Sementara itu, Nur Syamsi selaku Ketua KPU kota Surabaya mengatakan, dengan bimbingan teknis ini maka pertanggungjawaban keuangan dalam menentukan kesuksesan kerjasama antara kesekretariatan di kecamatan dengan PPK di seluruh kota Surabaya dapat dilakukan sebaik  baiknya.

(Pet)